Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sempat main mata dengan partainya. Dia menuduh Samad menjanjikan meringankan proses hukum mantan Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Izedrik Emir Moeis, dengan tujuan supaya bisa digaet mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Presiden.
Namun, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, menyangsikan Samad nekat melakukan hal itu. Menurut dia, KPK sudah memiliki aturan baku dalam proses penanganan sebuah perkara buat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan kesepakatan terselubung atau memainkan perkara.
"Di KPK penanganan perkara diputus semua pimpinan melalui gelar perkara. Dihadiri tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Ada direktur dan deputi penindakan. Itu diekspose digelar. Di situlah terjadi perdebatan mengenai bahan-bahan yang sudah ada. Tidak mungkin satu pimpinan saja," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2).
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menampik ada permainan perkara di lembaga itu. Menurut dia, semua individu di KPK sudah memiliki standar profesionalisme dan terbiasa bekerja dalam budaya mandiri, lepas dari pengaruh apapun.
Menurut Busyro, selama dia bertugas tidak pernah melihat adanya intervensi. Sebab dalam proses gelar perkara semua pihak bebas memberikan argumen asal berdasarkan panduan hukum, moral dan prosedur baku.
"Penentuan tersangka pun selalu terbuka by evidence (berdasarkan bukti) di forum ekspose dan sulit ada intervensi yang efektif," tulis Busyro melalui pesan singkat.
0 komentar:
Post a Comment